Berita Terkini

Menyisir Pedalaman Demi Data Pemilih Berkualitas

Dari Ekspedisi Bumi Kalumpang (Bagian Pertama) Oleh: Hamdan Dangkang (Ketua KPU Kabupaten Mamuju) Jam digital yang melingkar di pergelangan tangan saya sudah menunjukkan pukul 9 lewat 15 pagi. Seperti biasa, Desa Kalumpang saat itu masih hening, udara terasa begitu segar. Jauh dari apa yang sering dikeluhkan oleh sebagian warga yang bermukim di perkotaan; bising lagi berpolusi. Pagi itu saya bersama kawan Hasdaris yang juga Komisioner KPU Mamuju sekaligus Korwil untuk Kecamatan Kalumpang, bersiap menyisir wilayah desa di sepanjang sungai Karama, sungai legendaris yang belakangan jadi tenar karena akan jadi sumber utama PLTA itu. Bersama salah satu orang staf sekretariat KPU Mamuju, plus satu wartawan, kami siap dengan sejumlah perlengkapan tempur. Dari sepatu boat, jaket, persediaan makanan, termasuk memastikan baterai piranti elektronik yang kami bawa dalam kondisi yang fit. Kopi di teras penginapan yang kami jadikan base camp itu tersisa setengah gelas lagi. Tak lama berselang, empat orang Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kalumpang secara bersamaan datang. Di teras penginapan itu, kami berdiskusi. Menanyakan ke PPK itu tentang progres Coklit di masa pemutakhiran data pemilih saat ini. Menanyakan ke mereka kendala yang dihadapi, termasuk mengecek kecukupan sejumlah logistik penunjang di masa pencoklitan yang bakal berlangsung hingga 13 Agustus 2020. Kopi dan berbatang rokok berfilter itu telah kami habiskan. Waktunya bagi kami untuk berangkat. Kendaraan yang kami tumpangi dari kota Mamuju harus istirahat di halaman penginapan. Bukan apa-apa, lokasi yang hendak kami tuju tak mengizinkan kendaraan roda empat untuk melintas, mau yang 4x4 sekalipun. Bismillah. bersama PPK Kalumpang itu, kami pun berangkat. Dengan motor khusus. Meski berjenis bebek, namun motor yang kami tumpangi itu telah mengalami sejumlah modifikasi. Disesuaikan dengan medan berat yang akan ia tempuh. Makanya dikatakan khusus. Di tengah jalan, yang masih beton itu, kami bertemu rekan-rekan Bawaslu Mamuju. Rupanya Pengawas Pemilu itu juga punya agenda di salah satu desa di pedalaman Kecamatan Kalumpang. Tak seperti kami yang hanya berempat, rombongan Bawaslu Mamuju tampak begitu ramainya. Bersama rekan-rekan Bawaslu, kami pun menuju. Tak terhitung lagi berapa jumlah anak sungai atau bahkan cucu sungai yang mesti kami lalui. Jika wajib menyeberangi sungai yang lebih besar lagi, maka tak ada pilihan lain. Jembatan gantung jadi satu-satunya akses. Di sana, adrenalin benar-benar terpacu, jembatan yang idealnya untuk akses bagi pejalan kaki itu, mesti kami lalui dengan motor. Jika sudah di atas jembatan, tekanan motor bikin jembatan bergoyang ke segala arah. Hanya ada kawat berdiameter tebal dikedua sisi jembatan. Tak kuasa bertahan di atas jembatan, maka pilihannya ada dua; jatuh masih di lantai jembatan yang terbuat dari papan, atau terjun bebas ke dasar sungai. Ngeri kali... Kondisi Jalan yang silih berganti; batu, tanah dengan selingan lubang bekas aliran air yang terbilang curam, bikin perjalanan kami boleh dibilang ekstrim. Hingga kami tiba di Desa Limbong tempat persinggahan pertama kami. Di Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) desa Limbong kami beristirahat. Menikmati segelas kopi Kalumpang yang khas itu. Lengkap dengan aneka kue tentunya. Di sela-sela agenda istirahat itu, diskusi terkait proses Coklit di desa itu pun bergulir. Meski sudah menunjukkan progres yang menggembirakan, ada saja kendala yang dihadapi oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) yang dilaporkan PPS kepada kami. Solusi tentu kami berikan, demi lancarnya proses pemutakhiran data itu. Kami rehat di Desa Limbong hanya dalam tempo 30 menit saja. Tuntas dengan monitoring dan evaluasi di sana, perjalanan pun kami lanjut. Pakaian berikut peralatan yang kami bawa sudah mulai berdebu. Sepatu boat ?, jangan ditanya, sudah pasti kotor. Masih dengan motor khusus itu, kami melanjutkan perjalanan. Menyusuri aliran sungai Karama. Kondisi jalan yang kami lalui masih sama, yang oleh penduduk lokal disebut sudah bagus itu. Oh iya, bagusnya kondisi jalan versi penduduk lokal dengan yang ada di benak kami-kami ini tentu jauh berbeda. Tapi sudahlah, perjalanan itu mesti tetap berlanjut. Demi kualitas data pemilih yang jauh lebih baik, utamanya bagi saudara-saudara kami yang ada di pedalaman itu. Yang jauh dari jaringan telepon. Internet apalagi. Di sepanjang jalan yang jauh dari kata layak itu, kami hanya memikirkan bagaimana PPDP kami itu bekerja, memastikan proses Coklit berjalan maksimal diserba keterbatasan itu. Menghabiskan waktu sekira sejam lebih, kami pun tiba di Desa Tumonga Kecamatan Kalumpang. Setelah melewati jembatan kayu beratapkan seng, kami sampai di pusat desa Tumonga. Di sisi lapangan bola di desa itu, kami singgah di Sekretariat PPS Desa Tumonga. Masih dengan agenda yang sama; istirahat dan berdiskusi dengan teman-teman PPS dan beberapa PDP yang bertugas di sana. Masih ditemani sajian kopi Kalumpang yang memang khas itu, serta berpiring kue tradisional. Kami banyak berbincang dengan PPS dan PPDP yang ada di sana. Mengetahui kendala pencoklitan yang mereka rasakan, termasuk memastikan kelengkapan ragam bahan penunjang ditahap pemutakhiran data pemilih ini. Serta mengecek ragam piranti utama protokol kesehatan pencegahan Covid-19 yang memang diperuntukkan bagi penyelenggara Pilkada di level desa dan para PPDP tentunya. Rasa lelah sudah pasti menyelimuti raga ini. Meski tak ada bosan yang terlintas untuk perjalanan memastikan pencoklitan itu benar-benar maksimal. Yang bikin stres ?, apalagi kalau bukan saat melintasi sungai besar di atas jembatan gantung. Rasanya, lutut ini ringan seketika begitu ban motor yang kami kendarai mulai menyusuri jembatan gantung berukuran kecil itu. Tapi, ekspedisi ini mesti berlanjut. Puas masa rehat di Sekretariat PPS Desa Tumonga, perjalanan kami pun berlanjut. Tujuan selanjutnya adalah Desa Karama. Yang masih harus ditempuh dengan menyusuri sungai Karama yang besar nan deras itu. Yang masih wajib ditempuh dengan menyusuri kondisi jalan yang kata penduduk lokal sudah bagus itu. Jarak Desa Tumonga ke pusat Desa Karama sebenarnya tak terlampau jauh. Kondisi jalan yang parah bikin kedua desa itu seperti dipisahkan oleh puluhan kilometer jauhnya. Sekretariat PPS Desa Karama jadi titik persinggahan kami selanjutnya. Letaknya pun tak jauh dari lapangan sepak bola di desa itu. Kopi masih jadi sajian utama yang disuguhkan tuan rumah untuk kami. Ditemani kue tradisional, proses diskusi seputar jalannya pemutakhiran data bersama PPS Desa Karama pun berlangsung. Kami banyak menerima informasi seputar kendala yang dihadapi oleh PPDP di Desa Karama dalam melakukan pencoklitan. Meski kabar gembiranya, telah ada beberapa PPDP di desa itu yang telah menuntaskan proses pencoklitannya. Kami pun banyak memberi masukan kepada petugas PPS Desa Karama dalam hal menyelesaikan proses Coklit ini. Di sana kami juga mengecek kecukupan sejumlah format yang diperlukan di masa pemutakhiran data pemilih ini. Di sela-sela diskusi itu, sesekali melintas motor khusus lainnya. Suara knalpotnya seolah sanggup memecah gendang telinga. Tak ada yang berboncengan, sebagian besar satu orang satu motor. Yang terlihat hanya tumpukan barang yang mereka bawa. Disimpan dibagian belakang, atau diletakkan dibagian depan sang pengendera. Informasi dari PPS Desa Karama, mereka itu adalah warga Kecamatan Seko, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan. Bahwa Desa Karama benar adalah titik yang berbatasan dengan Seko, Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Berjam-jam mereka mesti menyusuri jalan yang juga parah untuk ke Desa Karama membawa ragam bahan makanan untuk mereka jual. Kopi jadi komuditi yang paling sering mereka bawa ke Karama. Masih dari cerita PPS Karama, warga Seko itu tak pernah kembali kosong. Sebab ada banyak barang yang juga mereka bawa dari Karama. Bahan-bahan dapur, termasuk BBM yang paling banyak mereka bawa pulang. Wajar, karena katanya, harga BBM di Seko mahalnya berkali-kali lipat. Oh iya, waktunya shalat Jumat. Kami pun mendirikan ibadah shalat Jumat di satu-satunya mushollah yang ada di desa itu. Yang letaknya seperlemparan batu dari sekretariat petugas pengawas Desa Karama. Usai menghadap, saatnya santap siang. Lahap betul kami makan di siang itu. Selain karena perjalanan yang menguras banyak tenaga, terik matahari bikin energi dibadan butuh asupan ekstra. Makanlah kami di Desa Karama. Di Sekretariat Pengawas Desa Karama. Bersama rekan-rekan dari Bawaslu Mamuju. Lumayan lama kami rehat di Desa Karama. Di desa yang konon diisi oleh penduduk asal Seko, Luwu Utara itu. Di desa yang di lapangan sepak bolanya juga dijadikan tempat parkir beberapa ekor kuda yang katanya sering dugunakan untuk membawa barang yang lebih banyak lagi dengan menembus jalur ekstrim menuju Seko, Luwu Utara itu. Desa Sandapang jadi destinasi kami selanjutnya. Tujuan akhir dari ekspedisi ini. Titik ujung dari monitoring dan evaluasi tahap pemutakhiran data pemilih di Kecamatan Kalumpang. Jarak dari Karama ke Desa Sandapang pun tak terlampau jauh. Lagi-lagi karena kondisi jalan yang parahnya dipangkat dua dari apa yang sebelumnya telah kami lewati, bikin keduanya seolah terpisah sangat jauh. Kami meninggalkan Desa Karama sekira pukul 14.30. Saat dimana matahari sedang unyu-unyunya. Lagi-lagi ada jembatan gantung yang mesti kami lewati. Kali ini panjangnya juga dipangkat dua dari jembatan gantung yang sebelumnya telah kami lalui. Karena ia panjang, goyangannya pun lebih terasa. Jika diskalarichterkan, goncangannya cukup untuk mengundang gelombang tsunami dalam keadaan gempa. Yang pasti, ada banyak doa yang kami ucap, dalam hati tentunya. Apalagi kami baru saja tuntas menghadap lewat ibadah shalat Jumat yang telah kami dirikan. Lepas dari jembatan gantung itu, tak lagi ada jalan luas yang kami lalui. Semuanya setapak berlubang, khas jalan kebun yang membelah hutan belantara. Bertuntung pemandangan di sepanjang jalan itu amat sangat indah. Selain karena wajah pegunungan yang begitu asri, padang ilalang juga jadi warna indah tersediri yang menemani kami di sepanjang jalan. Di tengah perjalanan, kami memutuskan untuk berhenti. Bukan di tengah hutan, bukan pula di perkampungan. Kami berhenti di sisi jalan setapak itu, di tempat yang sangat tinggi. Dari sana terlihat jelas wajah gunung Sandapang. Gunung yang legendaris itu. Gunung yang bentuknya termuat di logo Kabupaten Mamuju itu. Kamera pun beraksi. Mengabadikan momen di lokasi itu wajib hukumnya. Kapan lagi bisa ke sini, itu yang ada dibenak kami. Maka berfoto di tempat itu hukumnya memang wajib. Puas mengabadikan momen itu, perjalanan pun berlanjut. Masih dengan menyusuri jalan setapak, melewati beberapa anak dan cucu sungai. Genangan serta lubang bekas aliran air tak bikin perjalanan kami itu terhenti. Tak jarang, bahkan sangat sering motor khusus yang kami tumpangi itu mengeluarkan bunyi yang begitu kasar. Maklum, jalan seperti itu mesti dilalui dengan memposisikan perseneling motor di gigi satu. Hingga tibalah kami di Desa Sandapang, beberapa saat sebelum memasuki waktu shalat Maghrib. Sandapang-lah titik akhir dari perjalanan kami itu. Lokasinya sendiri memang terletak di lembah gunung Sandapang. Maka wajar jika udara di sana terasa sangat dingin. Sekretariat PPS Desa Sandapang jadi basecamp kami. Yang lokasinya hanya beberapa meter dari lapangan sepak bola itu. Di sana, rekan-rekan Bawaslu Mamuju pun beristirahat. Ada yang bergegas mandi di jernihnya aliran air sungai di desa itu, ada juga yang memutuskan untuk rebahan sekadar mengobati lelah di ruang tamu sekretariat PPS Desa Sandapang. Bersama petugas PPS, kami banyak menerima informasi seputar jalannya proses pemutakhiran data pemilih yang telah berlangsung sejak 15 Juli 2020 ini. Kami pun memastikan kelengkapan protokol kesehatan bagi PPS dan PPDP telah terdistribusi dengan baik. Itu penting, sebab jalannya pencoklitan kali ini mesti dilakukan di tengah badai covid-19 yang masih melanda. Bersama rekan-rekan PPS Sandapang, kami juga mendiskusikan tentang kendala yang dihadapi di masa Coklit ini. Semuanya menjadi penting. Sebab proses pemutakhiran data pemilih yang dilakukan oleh PPDP memiliki situasi yang sangat kompleks. Apalagi bagi masyarakat kita yang bermukim di wilayah pedalaman. Yang jauh dari akses informasi. Yang terputus dari aliran telekomunikasi apalagi internet. Bersambung.... Artikel di atas telah terbit di harian Radar Sulbar edisi Selasa, 28 Juli 2020

KPU Mamuju Buka Progres Coklit Tiap Kecamatan

MAMUJU--Masa pemutakhiran data pemilih berlangsung sejak 15 Juli 2020 hingga 13 Agustus 2020. Saat ini para Petugas Pemutakhiran Data pemilih (PPDP) sedang melaksanakan tugasnya melakukan coklit ke rumah-rumah warga. Publik pun dapat mengertahui progres pencoklitan tersebut. KPU Mamuju membuka data tersebut dengan menampilkan pergerakan pencoklitan untuk di 11 kecamatam se kabupaten Mamuju. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, langkah tersebut ditempuh untuk mengevaluasi kerja PPDP melalui masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Mengetahui kendala yang ditemui di lapangan untuk kemudian mencari solusinya. "Biar publik tahu berapa jumlah pemilih yang sudah dicoklit. Kami pun memanfaatkannya sebagai alat evaluasi atas kinerja petugas kami di lapangan. Ini penting, sebab pemutakhiran data pemilih merupakan tahapan Pilkada yang sangat krusial. Penting untuk menghasilkan data pemilih yang berkualitas, tentu akan sangat ditentukan oleh pencoklitan yang dilakukan petugas kami di lapangan," papar Hamdan, Rabu 22 Juli 2020. Lewat website resmi KPU Mamuju; kpu-mamuju.go.id, publik bisa mengetahui jumlah pemilih yang tekah dicoklit untuk tiap-tiap kecamatan. Hingga Rabu 22 Juli 2020 pukul 13.45 Wita, kecamatan Tapalang jadi yang terdepan dalam menyelesaikan proses coklitnya dengan persentase 41 Persen, disusul Mamuju dengan 36 Persen, serta kecamatan Papalang di urutan ketiga dengan 29 Persen. "Sampai saat ini, belum ada kendala yang berarti yang dilaporkan PPDP. Kecuali kondisi alam saja, karena lagi musim hujan. Hanya kecamatan Kalumpang yang memang masih kosong. Karena model pelaporan dari PPK itu via WhatsApp ke kami. Kepada PPDP, kami sudah memberi targtet untuk menyelesaikan proses coklit di lima sampai 10 rumah tiap hari," terang dia. Komisioner KPU Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi, Asriani menambahkan, data yang dijadikan acuan pada proses pemutakhiran data pemilih ini bersumber dari Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Kemendagri, termasuk penambahan jumlah pemilih pemula yang kesemuanya telah dicermati dengan menyandingkan jumlah DPT terakhir Pemilu 2019. "Itulah yang masuk di form A-KWK yang saat ini sedang dimutakhirkan kembali dengan melakukan pencoklitan oleh PPDP secara langsung di rumah-rumah warga," sumbang Asriani.

Coffee Morning, Tandai Gerakan Klik Serentak di Mamuju

MAMUJU-- Gerakan Klik Serentak (GKS) pada 15 Juli 2020 jadi penanda dimulainya fase pencocokan dan penelitian (coklit) tahapan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih Pilkada 2020. Setelah GKS, akan diikuti dengan Gerakan Coklit Serentak (GCS) pada 18 Juli, yang menandai proses coklit oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) dengan mendatangi masyarakat pemilih. Oleh KPU, GKS diharapkan bisa menggenjot kesuksesan Pilkada serentak di tengah pandemi covid-19 ini. Sebab masyarakat bisa memastikan namanya terdaftar sebagai pemilih melalui website www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Coffee morning di lima titik di kabupaten Mamuju jadi item kegiatan GKS yang diinisasi oleh KPU Mamuju. Komisioner KPU Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi, Asriani mengatakan, kelima Komisioner KPU Mamuju bakal akan menyebar di lima tempat dalam agenda coffee morning tersebut. "Dalam rangka Gerakan Klik Serentak (GKS) besok, Rabu 15 Juli 2020 untuk Pemilihan Serentak 2020, pastikan anda terdaftar sebagai pemilih dengan mengecek nama dan NIK di www.lindungihakpilihmu.kpu.go.id. Ayo Sukseskan Pilkada tahun ini dengan memastikan anda terdaftar sebagai pemilih, sehingga dapat menggunakan hak pilihnya pada tanggal 9 Desember 2020," urai Asriani, Selasa 15 Juli 2020. Lokasi coffee morning sebagai penanda GKS sendiri terletak di lima titik. Dua di kecamatan Mamuju, satu di Simboro, satu di Kalukku, serta satu lainnya di kecamatan Sampaga. Menurut Asriani, GKS juga dijadikan momentum untuk melaunching GMHP (Gerakan Melindung Hak Pilih) untuk pemilih di Pilkada Mamuju 2020. Setelah GKS, KPU kembali akan menggaungkan GCS pada 18 Juli 2020. Di Mamuju, GCS rencananya akan ditandai dengan gelaran apel akbar di kompleks rumah adat Mamuju. Seluruh stakeholder pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020 bakal diundang pada apel akbar GCS tersebut. "Kenapa rumah adat ?. Karena kami ingin kearifan lokal Mamuju ini bisa jadi nafas utama pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Semua pihak tentu berharap agar pelaksanaan Pilkada tahun ini bisa berjalan sukses dan berkualitas. Macoa, seperti tagline Pilkada Mamuju tahun 2020," pungkas Asriani. (*)

Kantongi Suket, PPDP juga Dilengkapi APD

MAMUJU--Sebanyak 736 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) telah ditetapkan oleh KPU Mamuju. Sejak Minggu, 12 Juli 2020 hingga Selasa, 14 Juli 2020, mereka dijadwalkan untuk mengikuti Bimtek yang dilaksanakan oleh masing-masing Panitia Pemungutan Suara (PPS). Pemutakhiran data pemilih yang digulirkan di tengah badai pandemi covid-19 bikin protokol kesehatan jadi hal yang wajib dipenuhi oleh para PPDP yang akan bertugas. KPU Mamuju sendiri tak menggelar rapid test kepada para PPDP karena alasan anggaran. Sebagai gantinya, setiap PPDP diwajibkan untuk mengantongi surat keterangan bebas influenza sebelum mereka mulai bekerja. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, untuk penerbitan surat keterangan bebas influenza itu, Kadis Kesehatan kabupaten Mamuju telah melayangkan surat resmi kepada Puskesmas se-kabupaten Mamuju. "Koordinasi kami dengan tim gugus tugas, mereka tidak punya stok alat rapid. Sementara waktu yang tersedia untuk melakukan tes cepat itu mereka juga tidak sanggup," terang Hamdan Dangkang, Minggu, 12 Juli 2020. Tak cukup dengan surat keterangan bebas influenza, PPDP dalam bertugas juga difasilitasi dengan Alat Pelindung Diri (APD). Saat bekerja, mereka akan dilengkapi dengan sarung tangan, masker, face shield, dan membawa hand sanitizer. Dalam buku kerja yang telah dikantongi para PPDP juga disebutkan, mereka saat bekerja tak sampai masuk ke dalam rumah warga. "Cukup di teras rumah, atau di halaman saja. Jadi kepada masyarakat, kami imbau agar tidak ragu menerima kunjungan PPDP. Ini penting demi kualitas data pemilih Pilkada tahun ini yang lebih baik," pungkas Hamdan Dangkang. Masa kerja PPDP dimulai sejak 15 Juli sampai 13 Agustus 2020. Untuk mengetahui PPDP se-kabupaten Mamuju, dapat diunduh di menu pengumuman. (*)

KPU Buka Ruang Bagi Pemantau, Lembaga Survei dan Penghitungan Cepat

MAMUJU--Salah satu upaya pelibatan masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada adalah jaminan legitimasi atas pemantau pemilihan, dan lembaga survei atau jajak pendapat, pun dengan penghitungan cepat hasil pemilihan. Lembaga survei atau jajak pendapat menyajikan data mengenai pasangan calon, partai politik, sampai dengan kondisi politik di suatu daerah yang pada akhirnya memberikan gambaran bagi pemilih, sehingga lebih memudahkan pemilih untuk menentukan pilihan. Pemantau melakukan pengamatan yang pada akhirnya menyajikan data suatu tahapan atau seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan, sehingga masyarakat umum dapat melihat perkembangan penyelenggaraan Pemilihan. Sedangkan lembaga penghitungan cepat hasil pemilihan dapat menyajikan gambaran hasil perolehan suara dalam Pemilihan lebih cepat dari rekapitulasi berjenjang yang dilaksanakan oleh KPU. Meskipun memiliki peran, tujuan dan mekanisme kerja yang berbeda, ketiganya memiliki kesamaan; yakni merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pilkada. Pemberian legitimasi kepada ketiga entitas tersebut oleh KPU didasarkan pada peran strategisnya dalam seluruh proses penyelenggaraan pemilihan, baik dalam tahapan persiapan, penyelenggaraan sampai dengan evaluasi dan pelaporan. Untuk hal tersebut, KPU Mamuju secara resmi membuka ruang bagi keterlibatan lembaga pemantau, survei dan penghitungan cepat untuk gelaran Pilkada Mamuju tahun 2020 ini. Komisioner KPU Mamuju divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat, Ahmad Amran Nur menjelaskan, masa mendaftaran bagi pemantau pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat, serta penghitungan cepat telah dibuka sejak November 2019 lalu. "Untuk pemantau permilih mulai dari 1 November 2019 sampai 2 Desember 2020. Lembaga survey atau jajak pendapat dimulai dari 1 November 2019 sampai 8 Desember 2020. Serta penghitungan cepat pendaftarannya dibuka sejak 1 November 2019 sampai 8 Desember 2020," ungkap Ahmad Amran Nur, Jumat (3/07). Ruang yang dibuka di KPU tersebut dibarengi dengan sejumlah persyaratan yang mesti dipenuhi oleh lembaga survey atau jajak pendapat, dan lembaga hitung cepat. Kata Ahmarn, syarat-syarat yang dimaksud telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota," sambung Amran. "Substansinya adalah, bagaimana semua pihak bisa mengambil peran penting dalam menjamibn kesukesan pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini," pungkas Ahmad Amran Nur. Juknis, serta fortmat pendaftaran pemantau pemilihan, lembaga survey atau jajak pendapat serta perhitungan cepat, dapat diunduh di kategori JDIH di website resmi KPU Mamuju. (*)

KPU Imbau Masyarakat Terima Kunjungan PPDP

MAMUJU--Proses rekrutmen Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP) saat ini sedang berlangsung. Mereka bakal turun ke lapangan untuk melakukan Coklit (Pencocokan dan daftar pemilih dengan mendatangi langsung masyarakat. KPU berharap, masyarakat bisa menerima PPDP yang akan mulai bertugas 15 Juli hingga 13 Agustus 2020 mendatang. Hal itu menjadi penting untuk disampaikan ke publik mengingat seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2020 ini dilaksanakan di tengah pandemi covid-19 yang belum juga reda. Komisioner KPU Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi, Asriani menjelaskan, PPDP yang akan bekerja nantinya akan dilengkapi dengan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai standar protokol kesehatan pencegahan penularan covid-19. "Jadi kita berharap agar masyarakat bisa menerima kunjungan PPDP. Kami akan melengkapi PPDP dengan APD sesuai prortokol kesehatan. Mulai dari sarung tangan serta pelindung wajah. Jadi prosesnya kami pasrtikan sesuai dengan protokol kesehatan," beber Asriani, Selasa (30/06) malam. Pemutkahiran data pemilih, sambung Asriani, jadi tahapan Pilkada yang sangat penting. Di fase itulah jumlah pemilih yang memenuhi persyaratan akan ditentukan. "Makanya kami berharap dukungan dan partisipasi semua pihak," kata Asriani. Selain dalam proses rekrutmen PPDP, saat ini KPU Mamuju juga tengah disibukkan dengan penyusunan faftar pemilih dari pencermatan DP4 untuk diturunkan sebagai daftar pemilih (Model A.KWK) dalam pemutakhiran data Pemilih oleh PPDP. (*)  

Populer

Terimakasih Pak Abdullah...