MAMUJU--Netralitas ASN dan penyelenggara, serta validasu data pemilih jadi dua poin utama yang menjadi fokus dalam Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada serentak tahun 2020 di kabupaten Mamuju. Hal itu terungkap dalam diskusi publik yang diinisiasi Bawaslu Mamuju di hotel Matos, Kamis 5 Maret 2020.
"Dari semua dimensi yang menjadi ukuran Bawaslu menetapkan IKP, semua pernah terjadi di Mamuju. Potensi bermasalah di semua level, tapi yang paling besar potensinya adalah netralitas ASN, kemudian DPT bermasalah," ungkap ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin di hadapan para peserta diskusi publik.
Seperti diketahui, Bawaslu RI dalam paparan IKP beberapa waktu lalu menempatkan kabupaten Mamuju di urutan kedua secara nasional daerah paling rawan pada pelaksanaan Pilkada 23 September 2020 ini.
Rusdin, diskusi itu dibuat untuk menemukan starategi pengawasan dalam upaya pencegahan potensi kerawanan Pilkada Mamuju 2020 berbasis data IKP.
"Untuk meredam kerawanan Pilkada di Mamuju bukan hanya tugas Bawaslu, tapi semua elemen harus berperan. Mulai Parpol, OKP, media dan masyarakat," sambung dia.
"Hasil diskusi publik ini akan coba kita rumuskan untuk menjadi rencana tindak lanjut, kemudian menjadi rekomendasi kepada semua pihak, baik pemerintah dan stakeholder yang lain untuk menurunkan indeks kerawanan Pilkada Mamuju," pungkas Rusdin.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang yang jadi salah satu pembicara pada diskusi tersebut menjelasakan, Pilkada Mamuju yang dikategorikan rawan tersebut mesti mendapat perhatian serius dari semua pihak. Selain penyelenggara dan pihak stakeholder lainnya, partisipasi masyarakat juga menjadi vital adanya.
"Sebab jika kami, KPU dan Bawaslu, berikut teman-teman dari TNI dan Polri saja yang bekerja untuk Pilkada yang aman dan damai, itu sia-sia tanpa partisipasi masyarakat. Termasuk dari para kandidat," ucap Hamdan.
Hamdan menambahkan, pihaknya telah membangun kesepahaman baik itu dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri termasuk dengan peserta Pilkada dalam menjaga kondusifitas daerah menuju gelaran pesta elektoral lima tahunan itu.
"Kami merespon IKP itu. Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait," sambung Hamdan.
Salah satu strategi yang bakal dilakukan, kata Hamdan, ialah dengan mengintensifkan pertemuan baik itu formal maupun non formal dengan sejumlah pihak.
"Kami sudah bertemu dengan Pak Dandim, Pak Wakapolresta Mamuju, termasuk dengan Bawaslu dan Wakil Bupati. Intinya kami bersepakatan untuk lebih sering menggelar pertemuan dalam membincang isu-isu terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini," beber Hamdan.
Hamdan bahkan mengaku bakal menginisiasi pertemuan formal atau non formal dengan para kontestan Pilkada tahun 2020. Harapannya, agar publik pemahaman yang lebih utuh tentang esensi pelaksanaan pesta demokrasi itu.
"Dengan para kandidat pun kami akan lakukan pertemuan yang lebih intens. Ini penting, harapannya agar publik tidak terjebak pada asumsi yang keliru tentang pelaksanaan Pilkada. Agar publik punya pemahaman bahwa persaingan di momen politik merupakan hal yang biasa saja, yang tak elok jika ditanggapi secara berlebihan," pungkas Hamdan Dangkang. (*)
