Berita Terkini

MAMUJU--KPU Mamuju secara serentak menggelar tes tertulis bagi calon anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Mamuju tahun 2020, Rabu 4 Maret 2020. Sebanyak 638 orang calon anggota PPS mengukti tes tertulis yang diselenggarakan di masing-masing kecematan yang ada di kabupaten Mamuju. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, sebanyak 75 butir pertanyaan yang mesti dijawab para calon anggota PPS pada pelaksanaann tes tertulis tersebut. "Dari pengetahuan kewilayahan, tugas dan wewenang, serta fungsi dan tahapan yang akan dijalankan saat bertugas sebagai PPS nantinya," jelas Hamdan Dangkang yang memantau jalannya pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPS di SMK Rangas Mamuju. Komisioner KPU Mamuju, divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menambahkan, segala proses pelaksanaan tes tertulis seleksi calon anggota PPS tersebut mendapat pengawalan dari Bawaslu Mamuju dan pihak kepolisian. Mulai dari proses print ou lembar soal, hingga penggandaannya, Bawaslu dan jajaran kepolisian tetap memantau. "Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota PPS rencananya akan digelar pada tanggal 5 Maret 2020 di sekretariat KPU Mamuju. Bagi peserta, teman-teman media, LSM atau siapa saja dipersilahkan melihat langsung proses pemeriksaan hasil tes tertulis tersebut," kata Amran. Amran yang memantau pelaksanaan tes tertulis calon anggota PPS Pilkada Mamuju tahun 2020 di kecamatan Sampaga itu mengurai, sebanyak enam orang per desa atau kelurahan hasil tes tertulis tersebut selanjutnya akan mengikuti tes wawancara. "Selanjutnya keenamnya akan mengikuti tahap wawancara untuk ditentukan tiga orang per desa atau kelurahan sebagai anggota PPS pada pelaksanaan Pilkada Mamuju tahun 2020," pungkas Ahmad Amran Nur. Terpisah, Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin menegaskan, tak satu pun proses seleksi calon anggota PPS Pilkada Mamuju yang luput dari pantauan Bawaslu. Tak hanya melibatkan Bawaslu kabupaten saja, pelaksanaan tes tertulis bagi calon anggota PPS itu juga dipantau oleh petugas Bawaslu di level kecamatan. "Itu sudah kita instruksikan, semua pengawas Pemilu hingga di level kecamatan untuk tetap memantau jalannya pelaksanaan tes tertulis ini. Sebelum-sebelumnya kami juga telah mengawasi proses demi proses dari seleksi calon anggota PPS ini. Termasuk dari tahap pembuatan soal tes tertulis, penggandaan, pengepakan, sampai distribusi lembar soal itu kami tetap awasi," tutup Rusdin. (*)  

MAMUJU--KPU Mamuju dijadwalkan menggelar tes tertulis seleksi calon Pantia Pemungutan Suara (PPS) Pilkada Mamuju tahun 2020 pada hari Rabu 4 Maret tahun 2020. Pelaksanaannya direncanakan bakal berpusat di masing-masing kecamatan. "Kecuali Mamuju, Simboro dan Bala Balakang yang pelaksanaan tes tertulisnya dipusatkan di SMK Rangas, Mamuju," ujar Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur, Selasa 3 Maret 2020. Amran menjelaskan, segala proses pelaksanaan tes tertulis seleksi calon anggota PPS tersebut tetap mendapat pengawalan dari Bawaslu Mamuju dan pihak kepolisian. Mulai dari proses print ou lembar soal, hingga penggandaannya, Bawaslu dan jajaran kepolisian tetap memantau. "Pemeriksaan hasil tes tertulis calon anggota PPS rencananya akan digelar pada tanggal 5 Maret 2020 di sekretariat KPU Mamuju. Bagi peserta, teman-teman media, LSM atau siapa saja dipersilahkan melihat langsung proses pemeriksaan hasil tes tertulis tersebut," sambung dia. Tercatat sebanyak 638 orang yang akan mengikuti tes tertulis seleksi calon anggota PPS Pilkada Mamuju tahun 2020. Jumlah tersebut diperoleh setelah melalui serangkaian seleksi yang sebelumnya telah dilakukan oleh KPU Mamuju. "Kita akan memperoleh enam orang per desa atau kelurahan pada perlaksanaan tes tertulis itu. Selanjutnya keenamnya akan mengikuti tahap wawancara untuk ditentukan tiga orang per desa atau kelurahan sebagai anggota PPS pada pelaksanaan Pilkada Mamuju tahun 2020," pungkas Ahmad Amran Nur. Untuk melihat pengumuman, berikut perubahan pengumuman hasil penelitian administrasi calon PPS se kabupaten Mamuju Pilkada Mamuju Tahun 2020, silahkan diunduh di menu download. (*)

MAMUJU--Bawaslu merilis Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Pilkada tahun 2020. Hasil penelitian IKP Pilkada 2020 menyoroti dari 261 Kabupaten/Kota didapati tiga daerah yang memiliki kerawanan level tertinggi yaitu Kabupaten Manokwari, Kabupaten Mamuju dan Kota Makassar. Sedangkan daerah dengan kerawanan level terendah adalah Kabupaten Lombok Utara.   Sebagai daerah dengan tingkat kerawanan pelaksanaan Pilkada yang tergolong tinggi, KPU Mamuju bersama segenap pihak terkait berkomitmen untuk senantiasa membangun sinergitas sebagai langkah preventif.   Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelasakan, pihaknya telah membangun kesepahaman baik itu dengan Bawaslu, pemerintah daerah, TNI, Polri termasuk dengan peserta Pilkada dalam menjaga kondusifitas daerah menuju gelaran pesta elektoral lima tahunan itu.   "Kami merespon IKP itu. Kami sudah berkomunikasi dengan sejumlah pihak terkait," kata Hamdan Dangkang, Senin 3 Maret 2020.   Salah satu strategi yang bakal dilakukan, sambung Hamdan, ialah dengan mengintensifkan pertemuan baik itu formal maupun non formal dengan sejumlah pihak.   "Kami sudah bertemu dengan Pak Dandim, Pak Wakapolresta Mamuju, termasuk dengan Bawaslu dan Wakil Bupati. Intinya kami bersepakatan untuk lebih sering menggelar pertemuan dalam membincang isu-isu terkait pelaksanaan Pilkada serentak tahun ini," beber Hamdan.   Hamdan bahkan mengaku bakal menginisiasi pertemuan formal atau non formal dengan para kontestan Pilkada tahun 2020. Harapannya, agar publik pemahaman yang lebih utuh tentang esensi pelaksanaan pesta demokrasi itu.   "Dengan para kandidat pun kami akan lakukan pertemuan yang lebih intens. Ini penting, harapannya agar publik tidak terjebak pada asumsi yang keliru tentang pelaksanaan Pilkada. Agar publik punya pemahaman bahwa persaingan di momen politik merupakan hal yang biasa saja, yang tak elok jika ditanggapi secara berlebihan," pungkas Hamdan Dangkang. (*)  

MAMUJU--Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang memimpin jalannya proses pelantikan dan pengambilan sumbah/janji jabatan 55 anggota Panitia Pemilihan kecamatan (PPK) Pilkada Mamuju tahun 2020. Pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan para anggota PPK tersebut berlangsung di aula asrama haji kabupaten Mamuju, Sabtu, 29 Februari 2020. Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari, Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf Suyitno, Wakapolres Mamuju, AKBP Arianto, pimpinan Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang, serta sejumlah Camat se-kabupaten Mamuju turut hadir dan menyaksikan proses pelantikan dan pengambilan sumpah/janji para anggota PPK. Para Komisioner KPU Mamuju juga hadir pada kegiatan tersebut. "Kita harus banyak bersyukur. Sebab dengan itu, segala godaan atau janji-janji seperti yang dikhawatirkan, tidak akan mempengaruhi kita dalam bekerja. Harap kepada para PPK yang baru dilantik ini untuk senantiasa memperlakukan para kandidat secara adil. Semua harus dilayani dengan baik, diperlakukan setara," harap Hamdan usai melantik para anggota PPK. Semangat MACOA (Mandiri, Adil, Cerdas, demOkrtis dan Aman) wajib untuk senantiasa dijewantahkan dalam setiap gerak para anggota PPK yang baru dilantik itu. "Saya minta agar betul-betul bekerja, bukan atas dasar titipan. Kalau semangat Macoa dilaksanakan dengan baik, Insya Allah jalannya Pilkada Mamuju tahun ini juga akan berjalan baik pula," tandas Hamdan Dangkang. Sementara itu, anggota Bawaslu Mamuju, Faisal Jumlang meminta para anggota PPK yang baru saja dilantik itu untuk tetap menjaga integritas, sikap profesional sebagai penyelenggara, agar tercipta pemilihan yang adil dan bermartabat. "Karena kalianlah wajah KPU Mamuju di kecamatan," ujar Faisal. Hal lain yang menjadi catatan Bawaslu Mamuju bagi anggota PPK adalah agar mereka yang baru dilantik itu senantiasa bersandar pada peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan serangkaian tahapan Pilkada. Tidak menafsirkan Undang-undang. "Buatlah kalender tahapan sesuai dengan PKPU 16 tahun 2019 agar tidak telat, dan bisa saling mengingatkan. Rajin membaca regulasi, terutama di bahagian pidana pemilihan. Karena disitu sudah sangat jelas larangan beserta sanksi pidana. Jangan sampai saudara saudari tidak sengaja melanggar pidana pemilihan. Termasuk juga PKPU setiap tahapan agar memahami teknis-teknis penyelenggara," begitu kata Faisal Jumalang. Di tempat yang sama, Wakil Bupati Mamuju, Irwan Pababari meminta para PPK Pilkada Mamuju untuk benar-benar memaknai sumpah dan janji yang telah diirarkan di bawah kitab suci. Menurut Irwan, tak ada opsi lain bagi para anggota PPK selain berdiri di garis tak berpijak dalam melaksanakan kerja-kerjanya. Netral, kata Irwan, bukan sebatas di bibir saja. "Persyaratannya, bapak ibu harus berdiri pada titik nol. Steril, berimbang. Tidak condong ke arah manapun. Berpijaklah pada pijakan yang sejarusnya. Ada Undang-Undang yang mengatur, ada kode etik yang mengatur. Pilihan rakyat adalah pilihan yang harus diutamakan," beber Irwan Pababari. Pembacaan pakta integritas juga dilakukan oleh perwakilan anggota PPK usai prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah/janji digelar. Sebanyak 12 poin yang termuat dalam pakta integritas tersebut bakal jadi kontrak kerja yang mengikat para anggota PPK Pilkada Mamuju tahun 2020. (*)

BALI--Satu lagi even politik besar yang bakal digelar di tahun 2020 ini. Sebanyak 270 daerah dengan rincian 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota secara serentak akan melaksanakan Pilkada pada tanggal 23 September 2020. Menuju momentum tersebut, Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat koordinasi bidang politik dan pemerintahan umum yang dilaksanakan di Bali, Kamis 27 Februari 2020. Agenda yang dibuka oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian itu dihadiri oleh sejumlah pihak yang punya kepentingan secara langsung pada suksesnya pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelasakan, selain menyatukan visi dan misi serta kesiapan pelaksanaan Pilkada tahun ini, rapat koordinasi tersebut juga dimasudkan sebagai deteksi dini dalam mendukung suksesnya momentum pesta elektoral lima tahunan tersebut. Hamdan yang turut hadir pada kegiatan itu mengutip sejumlah poin penting yang menjadi pesan utama Menteri Dalam Negeri pada rapat koordinasi yang dipusatkan di Bali Nusa Dua Convention Center tersebut. "Kerja-kerja Pemilu/Pilkada adalah kerja kerja orkrestra. Kerja-kerja kolaborasi para pemangku kepentingan. Sehingga sukses Pemilu/Pilkada sangat tergantung sinergi beberapa pihak," beber Hamdan dalam keterangan tertulisnya. Sinergitas beberapa pihak yang dimaksud Hamdan di atas diantaranya, penyelenggara Pemilu/Pilkada sebagai jantung terselenggaranya Pemilu/Pilkada. Kemudian aspek netralitas, serta mampu merencanakan dan mengeksekusi program-program penyelenggaraan Pemilu/Pilkada adalah faktor penting yg menjadikan penyelenggara Pemilu/Pilkada sangat strategis. "Kemudian ada kontestan, yaitu Paslon, partai Pendukung, serta tim sukses. Prinsip yang diharapkan adalah bertanding secara fair, siap menang dan siap kalah," sambung dia. Peran pemerintah daerah dan pusat pun tak kalah pentingnya. Tugas utamanya adalah mencukupi anggaran penyelenggaraan dan pengamanan. Itu diikat dalam NPHD. Netralitas pemerintah juga menjadi faktor penting. "Lalu ada aparat keamanan. Netral dan mampu membuat perencanaan dan melakukan tindakan pengamanan. Termasuk media yang mampu memberikan suplai informasi yang obyektif, transparan, dan mengedepankan idealisme kebangsaan," terang Hamdan. Peran Para tokoh di semua lini juga dipandang sangat vital dalam hal keterlibatannya mensukseskan Pilkada tahun ini. "Serta masyarakat itu sendiri. Tingkat partisipasi yang tinggi diharapkan memberikan legitimasi pemimpin menjadi baik," tutup Hamdan Dangkang. Sebagai informasi, pihak-pihak yang turut hadir pada rapat koordinasi itu diantaranya dari Kemendagri, Polri, Kejaksaan, jajaran Intelejen, Sekda, Kepala Kesbangpolinmas, Ketua Bawaslu dan Ketua KPU. (*)

MAMUJU--KPU Mamuju mengumumkan pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pilkada Mamuju tahun 2020. Lewat pengumuman resmi nomor: 75/PP.04.2-PU/7602/KPU-KAB/II/2020, KPU Mamuju mengumumkan pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II sebanyak lima nama per kecamatan. Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menyebut, lima nama untuk tiap kecamatan itu lah yang nantinya bakal dilantik dan diambil sumpahnya sebagai anggota PPK Pilkada Mamuju tahun 2020. Kepada mereka yang resmi diumumkan, Amran berharap, tetap mengedepankan integriras dan kualitas dalam mengemban amanah sebagai penyelenggara Pilkada di tingkat kecamatan. "Buktikan bahwa saudara benar-benar mampu menjadi penyelenggara yang berintegritas dan berkualitas," harap Amran, Rabu 26 Februari 2020. Masih kata Amran, proses seleksi PPK yang dilakukan KPU telah sesuai dengan regulasi yang berlaku. Termasuk dengan keterlibatan Bawaslu, pihak kepolisian, termasuk partisipasi publik. "Harus kalian buktikan dan pertanggungjawabkan kepada masyarakat Mamuju. Bukan hanya mampu membuktikan kepada KPU Mamuju melalui tes tertulis dan wawancara, tapi memang benar kalian dapat menjalankan amanh sebagai penyelenggara," harap Ahmad Amran Nur. Selanjutnya, lima nama per kecamatan yang termuat dalam pengumuman KPU tersebut dijadwalkan untuk mengikuti pelaksanaan pelantikan dan pengambilan sumpah yang akan dilaksanakan pada Sabtu, 29 Februari 2020 di aula Asrama Haji Mamuju pukul 09.30 Wita. Untuk mengetahui lima nama per kecamatan dalam pengumuman pasca hasil klarifikasi tanggapan masyarakat tahap II calon anggota PPK Pilkada Mamuju tahun 2020, dapat diunduh di menu download. (*)