Berita Terkini

MAMUJU--Tanggal 5 Desember 2020 jadi hari terakhir pelaksanaan kampanye oleh masing-masing pasangan calon di Pilkada tahun 2020. Merujuk ke timeline tahapan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020, tanggal 6 Desember 2020 merupakan masa tenang hingga pelaksanaan pemungutan suara di 9 Desember 2020. Minggu, 6 Desember pukul 00:10, Makodim 1418 Mamuju cukup ramai. KPU Mamuju, Bawaslu Mamuju, Satpol PP Mamuju, aparat dari Kodim 1418 Mamuju serta dari Polresta Mamuju dini hari itu telah bersiap untuk melakukan patroli penertiban Alat Peraga Kamoanye (APK) dan Bahan Kampanye (BK). Sasarannya jelas, menurunkan APK dan BK yang masih terpasang di masa tenang Pilkada Mamuju tahun 2020. Tim gabungan pun bergerak. Kecamatan Simboro dan Kecamatan Mamuju jadi titik utama pelaksanaan patroli penertiban APK dan BK tersebut. Tak ada APK atau BK yang terlewatkan. Satpol PP dengan sigap menurunkan materi kampanye itu jika masih terlihat terpasang. Tak peduli, apakah ia terpasang di sisi jalan, atau yang menempel di badan rumah. Semua ditertibkan. Tentu dengan tetap mengedepankan cara-cara persuasif. Di beberapa titik, warga bahkan dengan suka rela melucuti APK atau BK yang masih terpasang di kediamannya. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menilai, hal tersebut merupakan bukti keikutsertaan warga dalam upaya mewujudkan Pilkada Mamuju yang ideal. "Di beberapa titik kami temui warga sendiri yang melepas APK atau BK. Kami menilai, hal itu jadi pembuktian tentang kesadaran warga untuk turut serta dalam upaya merealisasikan Pilkada Mamuju yang MACOA," tutur Hamdan Dangkang di sela-sela patroli penertiban APK dan BK. Bukan hanya APK atau BK yang terpasang di sisi jalan atau di rumah-rumah warga saja yang ditertibkan. Materi kampanye yang banyak bercokol di posko utama tim pemenangan dari kedua pasangan calon Pilkada Mamuju juga ikut dilucuti. Posko induk pasangan Sutinah Suhardi-Ado Mas ud yang berada di Jaan Diponegoro serta posko induk duet Habsi Wahid-Irwan Pababari di Jalan Urip Sumoharjo pun kini telah bersih dari segala bentuk APK maupun BK. Komisioner KPU Mamuju divisi Sosialisasi, Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menjelaskan, teknis pelaksanaan penertiban APK dan BK itu sebelumnya telah disepakati baik oleh KPU, Bawaslu, aparat TNI dan Polri, Satpol PP serta dengan LO masing-masing pasangan calon. "Itu telah menjadi kesepakatan kami di Rakor sebelumnya. Bahwa segala bentu materi atau atribut kampanye, itu sudah harus ditertibkan di tanggal 6 Desember 2020," ujar Amran. Amran berharap tak ada lagi aktivitas kampanye dalam bentuk apapun di masa tenang ini. "Termasuk kami imbau agar postingan-postingan yang memuat materi kampanye di media sosial, baiknya disudahi dulu," pungkas Ahmad Amran Nur. Patroli penertiban APK dan BK hari itu berakhir di pukul 3.30 dini hari. Agenda makan bersama oleh seluruh tim patroli jadi penanda berakhirnya agenda tersebut. (*)

MAMUJU--Logistik Pilkada Mamuju tahun 2020 berupa surat suara, bilik suara, hingga seluruh kebutuhan di Tempat pemungutan Suara (TPS) mulai didistribusikan ke wilayah kecamatan. Kecamatan kepulauan Bala Balakang jadi yang pertama untuk pendistribusian logistik Pilkada Mamuju tahun ini, Sabtu 5 Desember 2020. KPU Kabupaten Mamuju memang memprioritaskan kecamatan dengan jarak terjauh dari pusat kabupaten dalam hal pendistribusian logistik Pilkada. Selain Bala Balakang, di hari yang sama, KPU Mamuju juga mendistribusikan logistik Pilkada untuk Kecamatan Bonahau dan Kecamatan Kalumpang. Selain harus menyeberangi luasnya selat Makassar, termasuk kondisi cuaca yang tak menentu, untuk sampai ke pusat Kecamatan Kepulauan Bala Balakang juga menghabiskan waktu hingga belasan jam. Ketua PPK Kepulauan Bala Balakang, Nasmuddin mengungkapkan perjuangan yang mesti dilalui untuk membawa logistik Pilkada itu sampai ke masing-masing TPS yang ada di Kecamatan Kepulauan Bala Balakang. "Untuk sampai ke pusat kecamatan, rata-rata itu bisa sampai 11 jam di laut. Itu pun kalau cuaca mendukung," ujar Nasmuddin. Rencanannya, logistik Pilkada Mamuju untuk Kecamatan Kepulauan Bala Balakang itu bakal berlabuh di pusat pemerintahan di kecamatan yang berbatasan langsung dengan pulau Kalimantan tersebut. Sebelum didrop ke 10 TPS yang ada di Wilayah yang terkenal menyimpan jutaan potensi itu. "Kami rencananya ke pusat kecamatan dulu. Nanti dari sana baru didistribusi ke masing-masing TPS," sambung Nasmuddin. "Perkirakan kami, untuk pendistribusiannya ke seluruh TPS bisa makan waktu tiga sampai empat hari. Dengan catatan cuaca mendukung," tutup Nasmuddin. 10 TPS yang ada di Kepulauan Bala Balakang. Sementara jumlah pemilihnya berdasarkan pleno penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yakni sebanyak 1.408. Rinciannya, pemilih laki-laki berjumlah 716 dan 692 pemilih perempuan. (*)  

MAMUJU--Daftar Pemilih Pindahan (DPPh) dan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) adalah istilah yang dilekatkan pada dua segmen Pemilih yang berbeda. DPPh merupakan sebutan bagi Pemilih yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan menggunakan hak pilihnya di TPS lain karena keadaan tertentu. Sementara DPTb adalah istilah bagi Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, namun telah memenuhi syarat untuk menggunakan hak pilih. Tentu dengan berderet syarat dan ketentuan yang berlaku. Komisioner KPU Mamuju, Asriani menjelaskan, keadaan tertentu yang dimaksud dalam DPPh di atas diantaranya Pemilih sedang menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara, menjalani rawat inap di RS, Puskesmas atau Klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga mendampingi, penyandang disabilitas yang berada di panti sosial atau panti rehabilitasi, menjalani rehabilitasi Narkoba, menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan, tugas belajar, pindah domisili, dan tertimpa bencana alam. "Prosedur yang mesti dilalui oleh Pemilih kategori DPPh adalah yang bersangkutan harus melapor ke PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK atau Surat Keterangan Pindah Memilih di TPS lain, dengan membawa identitas kependudukan seperti KTP-El atau Suket. Pemilih membawa A.5-KWK dan melapor ke PPS tujuan paling lambat satu hari sebelum hari Pemungutan Suara," terang Asriani, Minggu 29 November 2020. Jika pemilih tidak dapat menempuh prosedur tersebut, sambung Asriani, Pemilih dapat melapor ke KPU Kabupaten untuk mendapatkan formulir A.5-KWK paling lambat tiga hari sebelum hari Pemungutan Suara. Adapun syarat dan ketentuan yang wajib dipenuhi bagi Pemilih kategori DPTb diantaranya, yang bersangkutan wajib menunjukkan KTP-El atau Suket kepada KPPS. Hak pilih bagi kategori ini hanya dapat digunakan di TPS yang berada di RT/RW, lingkungan dan Desa/Kelurahan sesuai alamat yang tertera dalam KTP-El atau Suket. "Untuk pemilih kategori ini, penggunaan hak pilih dilakukan satu jam sebelum selesainya Pemungutan Suara di TPS, yaitu pukul 12.00 -13.00 waktu setempat," pungkas Asriani, Komisioner KPU Mamuju Divisi Perencanaan, Data dan Informasi. (*)

MAMUJU--Launching tahapan Pilkada Mamuju bakal digelar di kompleks rumah adat Mamuju, 28-29 Januari 2020. Si Macoa sebagai official maskot Pilkada Mamuju tahun 2020 serta jingle Pilkada Mamuju berjudul Mamuju Macoa juga akan diperkenalkan di launching tahapan Pilkada Mamuju. Tak ingin launching tahapan Pilkada sebatas seremonial saja, KPU Mamuju juga mengikutsertakan ragam pelayanan di gelaran launching tahapan Pilkada Mamuju. Di dua hari pelaksanaan launching, ada beberapa layanan masyarakat yang akan dibuka. Mulai dari layanan Surat Izin Mengemudi (SIM), donor darah, layanan dokumen kependudukan, pemeriksaan kesehatan, layanan BP Jamsostek. Termasuk layanan dari pihak perbankan bakal hadir di dua hari pelaksanaan launching. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menyebut, launching tahapan Pilkada Mamuju adalah sarana untuk mensosialisasikan pelaksanaan Pilkada Mamuju 23 September 2020 nanti. Menggandeng banyak pihak dalam pelaksanaan launching merupakan perwujudan dari komitmen KPU dalam mewujudkan Pilkada Mamuju yang partisipatif. "Kami ingin memulai tahapan Pilkada Mamuju ini dengan keterlibatan banyak pihak. Bahwa penyelenggara bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab atas kesuksesan Pilkada nanti," terang Hamdan Dangkang, Minggu (26 Januari 2020). Komisioner KPU Mamuju divisi Parmas dan SDM, Ahmad Amran Nur menambahkan, pemilihan rumah adat Mamuju sebagai lokasi pelaksanaan lauching tahapan Pilkada punya punya alasan tersendiri. KPU menginginkan seluruh tahapan Pilkada Mamuju tahun 2020 ini benar-benar dijalankan dengan tetap bersandar pada nilai-nilai kearifan lokal. "Makanya kita launching tahapan ini di rumah adat. Harapannya, agar semua pihak dalam peyelenggaraan Pilkada Mamuju tahun ini benar-benar menjadikan nilai-nilai kebudayaan sebagai pijakan utama. Sesuai dengan semangat Macoa itu sendiri," sumbang Ahmad Amran Nur. Malam puncak launching tahapan Pilkada Mamuju bakal menyajikan ragam hiburan menarik. Mulai dari penampilan Manakarra Musical, komunitas pelestari seni tradisional, termasuk aneka hiburan lainnya. Sibollo yang selegram asal kota Makassar juga jadi jaminan lain dari keseruan launching tahapan Pilkada Mamuju tahun 2020. (*)

MAMUJU--Setelah melalui perjalanan laut dari Surabaya, surat suara untuk Pilkada Mamuju Tahun 2020 telah tiba di pelabuhan Makassar, Sulawei Selatan. Rencananya, surat suara tersebut baru akan didistribusikan ke Kabupaten Mamuju pada Senin, 16 November 2020. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, seluruh proses pada pendistribusian surat suara tersebut turut diawasi baik oleh Bawaslu, maupun dari pihak kepolisian. "Rencananya hari Senin ini baru bergerak ke Mamuju. Sekarang sudah ada di pelabuhan. Untuk proses pendistribusiannya tetap akan diawasi dan dikawal oleh teman-teman Bawaslu serta dari jajaran Polresta Mamuju," tutur Hamdan, Sabtu, 14 November 2020. Saat ini, Hamdan Dangkang serta Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin sedang berada di kota Makassar untuk memastikan pendistribusian surat suara Pilkada Mamuju itu berjalan sesuai rencana. Empat orang Polisi dari Polresta Mamuju pun telah berada di Makassar untuk mengawal surat suara tersebut. "Tenaga pelipat surat suara untuk Pilkada tahun ini kami wajibkan untuk menjalani rapid test terlebih dahulu," sambung Hamdan. Sekadar informasi, jumlah surat suara untuk Pilkada Mamuju Tahun 2020 ini sebanyak 162.218, disesuaikan dengan total keseluruhan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sebelumnya telah ditetapkan. Ditambah dengan surat suara cadangan sebanyak 2,5 Persen dari jumlah DPT, serta 2 Ribu lembar surat suara yang dipersiapkan jika dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU). "Kami turut menyaksikan surat suara itu mulai dicetak, dikemas, hingga dibawa ke pelabuhan Surabaya. Sekarang, kami tetap akan mengawasi proses pendistribusiannya, mulai dari dikeluarkan dari peti kemas, dipindahkan ke truk, hingga dibawa ke Mamuju," sumbang Rusdin. (*)

MAMUJU--Secara umum, jalannya debat publik putaran pertama Pilkada Mamuju tahun 2020 berlangsung lancar dan aman. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menganggap, debat publik yang berlangsung lancar dan aman itu merupakan satu kebanggan tersendiri bagi KPU Mamuju. "Kesuksesan yang kami lihat adalah agenda debat publik putaran pertama ini bisa berjalan aman dan lancar. Tanpa adanya komplain dari masing-masing pasangan calon, itu juga kami anggap sebagai satu prestasi tersendiri," ucap Hamdan Dangkang usai pelaksanaan debat publik putaran pertama di ball room Hotel Matos Mamuju, Sabtu 31 Oktober 2020. "Secara umum seluruh prosesnya berjalan lancar. Semua yang ada di dalam ruangan termasuk rekan-rekan media, semua patuh pada standar pencegahan Covid-19," sambung dia. Hamdan pun berharap, jalannya debat publik yang disiarkan langsung di TVRI Sulawesi Barat dan RRI Mamuju itu bisa menyajikan informasi yang utuh bagi masyarakat dalam menentukan pilihannya pada pemungutan suara, Pilkada serentak tahun 2020 di 9 Desember 2020 mendatang. "Selaku penyelenggara kami berharap semoga acara ini dapat memberi informasi yang komperhensif kepada masyarakat tentang akan dibawa kemana daerah ini lima tahun kedepan," ujar Hamdan. Selain disiarkan secara langsung di dua lembaga penyiaran di atas, jalannya debat publik putaran pertama itu juga ditayangkan secara live via akun facebook KPU Kabupaten Mamuju. Debat publik putaran pertama tersebut berlangsung dalam lima segmen utama. Pertama penyampaian visi misi oleh masing-masing pasangan calon, pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon terkait tema pertama, pertanyaan kepada masing-masing pasangan calon terkait tema kedua, debat eksploratif, serta pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon. Adapun tema utama pada pelaksanaan debat publik putaran pertama itu adalah 'Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dan Memajukan Daerah, serta Meningkatkan Pelayanan Kepada Masyarakat dan Strategi Penanganan Covid-19'. "Evaluasinya jelas. Kami akan melihat apa yang menjadi kendala dan kekurangan pada pelaksanaan debat publik tahap pertama ini. Paling tidak, nantinya kami akan minta kepada tim untuk sejak dini menyiapkan segala sesuatunya untuk keperluan pelaksanaan debat pada putaran kedua nantinya," tutup Hamdan Dangkang yang hari itu hadir dengan setelah batik, seperti dengan penampilan para Komisioner KPU Mamuju berikut staf sekretariat KPU Mamuju lainnya. Turut hadir pada pelaksanaan debat publik putaran pertama hari itu diantaranya Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang, Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin, Kapolresta Mamuju, Kombes Pol Minarto, Dandim 1418 Mamuju, Kolonel Inf. Tri Aji Sartono, serta perwakiklan BNN Sulawesi Barat. (*)