Berita Terkini

MAMUJU--Innalillahi wainnailaihi rojiun, mantan Komisioner KPU Mamuju, Alimin Muhammad Barangan menghembuskan nafas terakhirnya, Rabu 14 Agustus 2019 siang di RS Regional Sulawesi Barat. Lama mendapatkan pengobatan, Alimin akhirnya benar-benar pergi setelah tak kuasa melawan komplikasi penyakit dalam yang telah sekian lama ia derita. Alimin adalah Komisioner KPU Mamuju periode 2013-2018. Di masa itu, Almarhum sempat melewati beberapa momentum politik di kabupaten Mamuju. Diantaranya Pemilu 2014 serta Pemilukada Mamuju 2015. Semasa menjabat Komisioner KPU Mamuju, Alimin diserahi tanggungjawab untuk menkoordinir divisi keuangan, umum dan logistik. "Beliau dikenal pekerja keras. Bertanggunjawab dan amanah," ujar ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang. Jenazah Almarhum sedang disemayamkan di rumah duka di Jalan Diponegoro, Mamuju. Pihak keluarga rencananya akan menjadikan Taman Pekuburan Islam, di jalan Husni Thamrin, Mamuju sebagai tempat peristirahatan terakhir Almarhum, Kamis 15 Agustus 2019. "Kami tentu turut berbelasungkawa atas kepergian Beliau. Ada banyak hal yan kami pelajari dari Beliau semasa menjabat sebagai Komisioner KPU Mamuju. Selain pekerja keras dan bertanggungjawab, Almarhum juga sangat menjunjung tinggi integritasnya. Itu salah satu poin yang banyak kami pelajari dari Beliau," tutup Hamdan Dangkang. (*)

MAMUJU--Pemerintah kabupaten Mamuju dan KPU akhirnya bersepakat soal besaran anggaran pelaksanaan Pemuilukada tahun 2020. Rp 26 Miliar jadi nilai yang sama-sama diiyakan baik oleh pemerintah daerah, maupun KPU Mamuju. Rp. 26 Miliar sesungguhnya tak sesuai dengan apa yang diusulkan KPU Mamuju dalam draft permohonan penganggaran Pemilukada yang sebelumnya dimasukkan. Angka yang disepakati di atas nyatanya berkurang Rp. 13 Miliar, sebelumnya KPU Mamuju mengusulkan anggaran senilai Rp. 39 Miliar untuk membiayai pelaksanaan Pemilukada Mamuju yang tahapannya sudah resmi bakal bergulir tahun 2019 ini. Meski begitu, KPU Mamuju tetap optimis, pelaksanaan Pemilukada Mamuju bakal terselenggaran dengan ideal, meski faktanya pemerintah kabupaten menyanggupi Rp. 26 Miliar untuk biayai agenda lima tahunan tersebut. "Kami tetap optimis. Meski anggaran yang disepakati jauh dari apa yang kita ajukan, namun kami berkomitmen untuk menggunakan anggaran tersebut seefektif efisien mungkin," ujar ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang, Jumat, 2 Agustus 2019. Komisioner KPU Mamuju divisi perencanaan, data dan informasi, Hasdaris menambahkan, pihaknya sangat memahami kondisi keuangan daerah di kabupaten Mamuju. Atas alasan itu, Rp. 26 Miliar di atas, kata Hasdaris, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menutupi pembiayaan sejumlah rangkaian tahapan kegiatan Pemilukada tahun 2020. "Kami sangat memahami akan keterbatasan anggaran di Pemda. Ada banyak kegiatan, utamanya infrastruktur yang mesti dibiayai pemerintah," ujar Hasdaris, mantan aktivis HmI itu. Hasdaris pun optimis, dengan Rp. 26 Miliar tersebut, pelaksanaan Pemilukada di Mamuju tetap akan berjalan lancar. "Kami tentu berharap, masyarakat Mamuju benar-benar menjadikan momentum Pilkada Mamuju nanti sebagai ajang untuk memilih pemimpin di Mamuju yang benar-benar ideal. Sayang sekali jika Pilkada yang menelan anggaran daerah dengan jumlah yang  besar itu dilewatkan begitu saja," tutup Hasdaris. (*)

MAMUJU--KPU Mamuju menggelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2019 di d’Maleo hotel Mamuju, Senin 22 Juli 2019 malam. Dengan ditetapkan 30 nama calon terpilih anggota DPRD Mamuju, KPU Mamuju menyisakan satu item lagi sebelum menutaskan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilu 2019. Satu tugas tersisa yang dimaksud adalah bersurat ke pemerintah kabupaten Mamuju terkait hasil pleno penetapan calon terpilih tersebut. Dalam sambutannya di awal pleno, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang mengucap rasa syukur dan terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran pesta demokrasi lima tahunan itu di kabupaten Mamuju. "Kami ingin berterima kasih kepada TNI dan Polri atas jaminan keamanan yang diberikan kepada kami sehingga Pemilu di Mamuju bisa berjalan aman dan damai. Teman-teman Parpol juga demikian, atas kerja samanya yang baik selama ini, kami mengucapkan banyak terima kasih," ujar Hamdan Dangkang. Berdasarkan hasil pleno penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD hasil Pemilu 2019, terdapat 30 nama yang akan mengisi kursi DPRD Mamuju periode 2019-2024. Mereka masing-masing: Mamuju I: Muhammad Reza (Gerindra), H Sugianto (Golkar), Azwar Anshari Habsi (NasDem), Windi Putra Philips (NasDem), Safriansyah Eko Setiawan (PAN), A Zulfahmi Hermawan (Hanura), Febrianto Wijaya (Demokrat). Mamuju II: Sugianto (Gerindra), Yany Baharuddin (NasDem), Abd Malik Ballako (NasDem), Masramjaya (PAN), H Muhdar (Hanura), H Mahyuddin (Demokrat), Nazaruddin Akhmad (PBB). Mamuju III: Suhartono (Golkar), H Yudiaman Firusdi (NasDem), Hapsah Wahid (NasDem), Ariani (NasDem), Asdar (PKS), Mervie Parasan (Hanura), Syamsuddin H (Demokrat). Mamuju IV: Muhammad Fadli (Gerindra), Ado Mas’ud (PDIP), Muh Fadli (NasDem), Dahlan (NasDem), Ferly Sepponanna (Perindo), Idrus Arifin (PPP), M Imran AB (PAN), H Andi Dody Hermawan (Hanura), Ramilati S.M (Demokrat). "Terimasi kasih juga kepada rekan-rekan kami dari Bawaslu yang tanpa lelah terus mengingatkan kami dalam bekerja agar tidak salah langkah," sambung Hamdan Dangkang. Rapat pleno malam itu turut dihadiri tiga Komisioner KPU Mamuju lainnya; Asriani, Ahmad Amran Nur dan Muhammad Rivai. Tiga pimpinan Bawaslu juga hadir, berikut para perwakilan partai politik peserta Pemilu 2019. (*)

MAMUJU--Calon Anggota DPRD Mamuju terpilih hasil Pemilu 2019 lalu tak lama lagi bakal ditetapkan oleh KPU. Jika tak ada aral melintang, Kamis, 4 Juni 2019, KPU Mamuju akan menggelar rapat pleno penetapan anggota DPRD Mamuju terpilih. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, sesuai jadwal yang telah ditetapkan, tiga hari sejak Mahmakah Konstitusi (MK) membuka registrasi Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) Pileg 2019 dimulai, KPU kabupaten sudah harus menggelar pleno penetapan calon anggota DPRD terpilih. "Bagi KPU kabupaten yang tidak bersengketa di MK, itu diwajibkan untuk melakukan rapat penetapan hasil calon terpilih paling lambat tiga hari setelah registrasi di MK. Jadi MK itu tanggal 1 Juli 2019 sudah mulai melakukan proses registrasi, jadi kita rencana di tanggal 3 atau 4 baru kita lakukan plneo penetapan," kata Hamdan, Senin 1 Juli 2019 kemarin. Di Sulawesi Barat, hanya ada dua KPU kabupaten yang tak punya sengketa PHPU di MK; Polman dan Mamuju. "Untuk kabupaten saja, karena memang itu sesuai dengan tingkatan. Kewenangan kami untuk menetapkan Caleg tingkat kabupaten. Cuma ada dua di Sulbar ini yang tidak punya gugatan untuk kabupaten, Polman dan Mamuju," tutup Hamdan Dangkang. (*) Sumber: WACANA.Info

MAMUJU--Logistik Pemilu berupa kotak dan bilik suara Pemilu 2019 kini sedang ditampung di masing-masing gudang penyimpanan KPU kabupaten. Rencananya, barang sekali pakai tersebut bakal dilelang yang hasilnya dikembalikan ke negara. Hal itu disampaikan ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang. Ditemui di sela-sela aktivitasnya, Senin (1/07) kemarin, Hamdan menjelaskan, surat edaran KPU RI untuk melakukan lelang atas logistik sekali pakai itu telah terbit dan diterima oleh KPU di daerah. "Sudah ada memang edaran dari KPU RI untuk segera melakukan pelelangan logistik Pemilu 2019," ujar Hamdan. Pelaksanaan Pemilukada serentak 2020, juga jadi salah satu alasan mengapa KPU mesti segera melakukan proses pelelangan terhadap logistik tersebut. "Ada beberapa kabupaten juga yang akan melaksanakan Pilkada jadi proses lelang ini harus dilakukan secepatnya," sambungnya. Menurut Hamdan, proses lelang logistik Pemilu 2019 itu akan dimulai setelah seluruh Perselisihan Hasil Pemilu (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) benar-benar tuntas. "Kemungkinan besar, penetapan hasil sengketa untuk Pileg itu di akhir Agustus, Setelah itu mulai kita proses pelelangannya. Kalau kotak suara itu barang habis pakai, makanya kami tetap menganggarkan lagi pengadaan kotak (untuk Pemilukada). Tapi kita tidak tahu kotaknya itu masih menggunakan kardus atau menggunakan bahan yang lain," pungkas Hamdan Dangkang. (*)

MAMUJU--Lima Komisioner KPU Mamuju bertandang ke kantor Bupati Mamuju, Selasa (25/06). Kedatangan mereka dalam agenda menyerahkan proposal anggara pelaksanaan Pemilukada Mamuju sekaligus berdiskusi dengan Bupati Mamuju, Habsi Wahid. Habsi Wahid pun menerima kunjungan para komisioner KPU Mamuju di ruang kerja Bupati Mamuju. Setelah beberapa saat berdiskusi, proposal anggaran pelaksanaan Pemilukada Mamuju pun diserahkan KPU ke Bupati Mamuju. Pada kesempatan itu, Habsi Wahid menjelaskan, pemerintah daerah berkomitmen untuk mendukung penuh pelaksanaan Pemilukada yang tahapannya bakal resmi bergulir sejak tahun 2019 ini. Kata Habsi, proposal anggaran yang telah ia terima itu selanjutnya akan dibicarakan secara internal dengan jajaran pemerintah daerah. "Saya kira anggaran yang sudah disampaikan ke kita dengan estimasi lima calon yah. Tentu kita akan mengkaji dan tentu akan kita dudukkan bersama, kita evaluasi sejauh mana tingkat kebutuhan anggaran Pilkada," sebut Habsi yang ditemui usai pertemuan dengan komisioner KPU Mamuju. (*) Seperti diberitakan, KPU Mamuju mengusulkan anggaran pelaksanaan Pemilukada tahun 2020 sebanyak Rp. 40 Miliar. Itu dengan estimasi Pemilukada Mamuju akan diikuti oleh lima pasangan calon. "Nanti juga akan kita sesuaikan dengan kemampuan daerah. Tapi yang pasti pemerintah daerah akan mempersiapkan anggaran sedemikian cukup untuk itu. Karena kita semua bertanggngjawab untuk mensukseskan Pilkada ini," sambung Habsi. Habsi menambahkan, pihaknya akan kembali mendiskusikan penganggaran Pemilukada ini dengan semua pihak. Misalnya membincang tuntas berapa kebutuhan KPU dalam melakoni tahap demi tahap pelaksanaan Pemilukada. "Nanti kita diskusinya berapa kebutuhan KPU dari awal tahapan sampai dengan Desember (2019). Mungkin selebihnya itu kita anggarkan di APBD pokok," pungkas Habsi Wahid. (*)   Sumber: WACANA.INFO