Berita Terkini

MAMUJU--Terhitung beberapa hari lagi pesta demokrasi Pemilu dan Pilres bakal digelar. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pun telah direkrut. Komisioner KPU Mamuju, Ahmad Amran Nur menegaskan, sebagai ujung tombak pelaksanaan Pemilu, KPPS dituntut untuk memegang teguh komitmen untuk suksesnya pelaksanaan pesra demokrasi itu. "Kami tentu berharap, semua KPPS bisa bekerja secara maksimal. Meski honor yang disediakan terbilang minim," ujar Amran, Sabtu (6/04) siang. Dari pembekalan yang telah dilakukan KPU kepada para KPPS, Amran mengaku, semua yang terlibat dalam pelaksanaan pemunguta suara di lapangan itu punya komitmen yang sama. Semuanya menegaskan keseriusannya untuk suksesnya pelaksanaan Pemilu 2019. "Ditengah minimnya anggaran, para KPPS itu berkomitmen untuk menjadi pahlawan untuk demokrasi khususnya kita di Mamuju," sambung Amran. Untuk dilketahui, besaran uang yang akan diterima oleh KPPS itu berjumlah Rp. 500 Ribu untuk anggota KPPS, Rp. 550 Ribu bagi ketua KPPS. "Melihat besarnya uang yang akan diterima itu, sementara beban dan tanggungjawab pekerjaan yang terbilang cukup berat, harus kami akui, KPPS kita ini luar biasa," begitu kata Ahmad Amran Nur. (*)

MAMUJU--Aktivitas sortir dan lipat surat suara oleh KPU Mamuju, Sabtu (6/04) siang akhirnya selesai. Ribuan surat suara untuk Pilpres dan Pileg sudah selesai dipacking, siap untuk didistribusikan ke kecamatan. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, pendistribusian surat suara berikut beberapa logistik Pemilu lainnya bakal dilakukan mulai tanggal 11 April 2019. "Tanggal 11 April nanti kita mulai distribusikan. Yang kami prioritaskan itu (kecamatan) Bala Balakang, Bonehau, Kalumpang. Pada saat itu, semua perlengkapan TPS semua sudah didistribusikan di tanggal 11 (April)," beber Hamdan Dangkang saat ditemui di gudang loistik KPU Mamuju di aula asrama haji kabupaten Mamuju, Sabtu (6/04) petang. Dari proses sortir dan lipat surat suara yang telah dilakukan, ribuan  surat suara dinyatakan rusak. Masing-masing, surat suara Pilpres sebanyak 137 lembar, DPD RI 320 lembar, DPR RI 472 lembar, DRD provinsi 362 lembar dan surat suara DPRD kabupaten sebanyak 242 lembar. "Nanti kami akan buat berita acara, sekaligus membuat berita acara permintaan surat suara yang kami  butuhkan," sebut Hamdan seputar ribuan surat suara yang dinyatakan rusak itu. (*)

Website Resmi KPU Kabupaten Mamuju,  Kalau KPU, dia menginjak (pedal) gas, kami ibaratnya megninjak (pedal) rem. KPU, secara teknis jalanlah sesuai dengan regulasi. Kalau kami, misalnya agak kencang-kencang lagi sedikit, yah kami rem,". Hal itu disampaikan Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin dalam agenda visit media yang ia lakoni, Jumat (15/03) siang. Bawaslu memang jadi satu-satunya lembaga yang oleh Negara diserahi tanggungjawab untuk mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu. Meski begitu, Rusdin menyebut, pihaknya juga mengajak sejumlah pihak lain untuk ikut berpartisipasi dalam hal mengawasi jalannya Pemilu agar tetap berjalan di atas regulasi yang berlaku. "Ada lembaga lain yang juga mengontrol kita, salah satunya lembaga pers. Mereka juga diharapkan ikut mengawasi kita. Setidaknya bisa memastikan apakah pedal gas sudah diinjak dengan benar, atau pedal rem jugaa sudah sesuai," beber Rusdin. Tahapan kampanye pada Pemilu 2019 sudah di depan mata. Bawaslu Mamuju berharap, media massa mengambil peran stratagis dalam mengawasi jalannya pelaksanaan kampanye yang bakal digelar di rentang waktu antara 23 Maret hingga 13 April 2019. "(Mengawasi Pemilu) dilakukan oleh kita semua. Termasuk media tentunya punya peran penting dalam upaya kita mengawasi jalannya pelaksanaan Pemilu," pungkas Rusdin. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang, beserta dua Komisioner KPU Mamuju lainnya, Ahmad Amran Nur dan Muhammad Rivai, serta pimpinan Bawawslu Mamuju lainnya, Mustikawati turut hadir dalam kunjungan ke redaksi harian Radar Sulbar hari itu. Kunjungan pimpinan Bawaslu Mamuju serta Komisoner KPU Mamuju hari itu diterima langsung oleh Direktur Utama Harian Radar Sulbar, Mustafa Kufung, serta sejumlah awak redaksi Radar Sulbar. (Naf/B)

Website Resmi KPU Kabupaten Mamuju,  Tak sekedar menyimulasikan proses pemungutan suara di TPS, KPU Mamuju juga memberi pemahaman kepada masyarakat tentang sejumlah kasus tertentu yang acap kali berpotensi menjadi masalah selama proses itu berlangsung. Beberapa kasus, seperti pemilih yang ngotot untuk menyalurkan hak pilihnya meski tak terdaftar dalam DPT, atau kasus lainnya yang berpotensi membuat ricuh pelaksanaan pemungutan suara, disimulasikan KPU di hadapan ratusan masyarakat desa Kalukku Barat, Minggu (17/03). Simulasi yang dipusatkan di lapangan sepak bola desa Kalukku Barat itu juga disosialisasikan tentang tata cara mencoblos surat suara, termasuk item-item yang menentukan apakah surat suara itu sah atau tidak. Komisioner KPU Mamuju divisi teknis pelaksanaan Pemilu, Asriani memimpin jalannya sosialisasi tersebut, sekaligus secara bergantian memberi penjelasan kepada masyarakat yang hadir tentang item-item tersebut. Ditemui usai pelaksanaan simulasi, Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan upaya KPU dalam mensosialisasikan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana tata cara pemungutan suara di TPS. "Paling tidak, masyarakat secara umum dapat memahami dan mengetahui bagaimana cara mencoblos yang benar di TPS," terang Hamdan. Tentang beberapa kasus yang berpotensi membuat ricuh pelaksanaan pemungutan suara, Hamdan berharap, simulasi tersebut dapat memberi gambaran tentang bagaimana masyarakat, termasuk petugas KPPS untuk menyikapinya. "Sengaja juga kita simulasikan berbagai kasus di TPS itu supaya KPPS ini memahami seperti apa langkah yang harus diambil jika kasus tersebut terjadi di lapangan. Termasuk bagaimana masyarakat harus bersikap," sambung Hamdan. Selain dipadati oleh ratusan masyarakat, simulasi tersebut juga dihadiri oleh seluruh Kapolsek se kabupaten Mamuju. Termasuk beberapa aparat dari TNI. Wakapolres Mamuju, Kompol Zulkarnain pun mengapresiasi kegiatan tersebut. "Ini sesi yang baik. Bisa memberi informasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan pemungutan suara. Jangan sampai masih ada masyarakat kita yang tidak tahu tentang tata cara pemungutan suara itu," begitu kata Kompol Zulkarnain. (*/Naf)

Website Resmi KPU Kabupaten Mamuju,  WACANA.Info dan harian Radar Sulbar menggelar even sosialisasi Pemilu lewat ‘Election Night’. Berbeda dengan agenda sosialisasi pada umumnya, even tersebut dibalut dengan suasana yang begitu santai. Tak ada dialog, seperti sosialisasi Pemilu pada umumnya. Penampilan band indie Mamuju, serta stand up comedy jadi item yang ditonjolkan di Election Night yang dipusatkan di NAL Cafe Mamuju, Sabtu (16/03) malam. Meski di sela-sela ragam hiburan itu diselipkan pesan Pemilu yang disampaikan KPU dan Bawaslu Mamuju. Berangkat dari kerisauan bersama seputar tensi panas jelang pelaksanaan Pemilu 2019, Election Nigt pun digelar. Mengusung konsep entertainment plus edukasi, Election Night mencoba mengirim pesan khususnya kepada kalangan milenial bahwa pesta demokrasi Pemilu itu hendaknya dilalui dengan riang gembira. Bukan dengan saling benci dan hujat seperti yang lazim terjadi di jelang pelaksanaan Pemilu. "Karena Pemilu harus dirayakan," ujar wartawan senior Radar Sulbar, Sudirman Samual. Apresiasi pun datang baik dari KPU maupun dari Bawaslu Mamuju. Perwakilan kedua lembaga penyelenggaran Pemilu itu yang sempat hadir, sama-sama memberi poin plus atas Election Night. Di sela-sela pesan Pemilu yang secara bergantian disampaikan oleh kedua lembaga itu, baik KPU dan Bawaslu Mamuju sama-sama mengapresiasi even Election Night. Menurut mereka, sosialisasi Pemilu yang dibalut dalam suasana santai dan rileks merupakan salah satu cara ampuh untuk memberi pemahaman akan pentingnya pelaksanaan Pemilu khususnya bagi kalangan milenial. "Terima kasih kepada WACANA.Info dan Radar Sulbar atas inisiasinya mensosialisasikan pelaksanaan Pemilu dalam bentuk Election Night. Kami tentu bersyukur karena masih ada yang care kepada kami untuk urusan sosialisasi ini," beber Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang. Hal sama juga disampaikan Ketua Bawaslu Mamuju, Rusdin. Kata dia, Election Night adalah even yang sangat positif. Utamanya dalam hal bagaimana media membantu penyelenggara Pemilu dalam mensosialisasikan pentingnya pelaksanaan pesta demokrasi itu. "Kami tentu mengaresiasi. Ini sangat membantu KPU dalam sosialisasinya, juga kami untuk mengajak masyarakat dalam hal partisipasi mengawasi jalannya Pemilu," sumbang Rusdin. Ratusan orang turut hadir dan memenuhii setiap kursi di NAL Cafe malam itu. Sambil menikmati penampilan dari Five Live, Setto Sapo dan Al Fine lewat beberapa lagu yang mereka mainkan, para pengunjung pun disuguhkan penampilan Al Nabus, komika asli Mamuju lewat penampilan stand up comedy-nya. Para pengujung pun memperoleh pelajaran tentang kepemiluan yang secara singkat disampaikan oleh Komisioner KPU Mamuju, Asriani dan pimpinan Bawaslu Mamuju, Faisal Jumalang. (Khadafi/Naf)

Official Website KPU Mamuju,  MAMUJU--Selain memastikan pelaksanaan Pileg dan Pilpres berjalan lancar, KPU Mamuju masih pun kini disibukkan dengan perencanaan program dan anggaran gelaran Pemilukada yang tahapannya direncanakan dimulai pertengahan tahun 2019 ini. Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menjelaskan, pihaknya kini sedang menyusun Rencana Kebutuhan Biaya (RKB) pelaksanaan tahapan Pemilukada Mamuju.  Kata dia, penyusunan RKB tersebut sesuai dengan surat edaran yang diterbitkan KPU Sulawesi Barat kepada empat KPU kabutan yang akan menggelar Pemilukada pada tahun 2020 mendatang; Majene, Mamuju, Mateng dan Pasangkayu. "Kita sedang menyusun RKB Pilkada," ujar Hamdan yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa (12/02) siang. Untuk memastikan tahapan Pemilukada berjalan mulus, Hamdan mengaku bakal mengandakan pertemuan khusus dengan pemerintah kabupaten. Menurut Hamdan, dalam pertemuan tersebut akan dibahas mengenai kebutuhan anggaran pelaksanaan tahapan Pemilukada. "Nanti kalau sudah selesai RKB, kita akan bertemu dengan eksekutif dan pihak legislatif untuk membahas anggaran Pilkada. Dalam waktu dekat ini," sambungnya. Diberitakan sebelumnya, anggaran pelaksanaan tahapan Pemilukada tidak termuat dalam APBD pokok kabupaten Mamuju tahun 2019. Hal tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sumber penganggaran tahapan Pemilukada yang informasinya baru akan dimulai di bulan Juli 2019 ini. "Nanti kita lihat. Kan bisa dianggarkan di APBD perubahan. Atau bisa juga pakai izin prinsip. Tapi kan anggaran yang kita butuhkan untuk tahap awal pelaksanaan Pilkada itu tidak begitu besar. Kita hanya akan membiayai pemutakhiran data pemilih untuk tahap awal, serta beberapa item lainnya. Saya kira anggarannya tidak begitu besar," beber Hamdan. "Kalau semua perencanaan kegiatan serta anggaran telah selesai kami susun, kami akan perhadapkan ke pemerintah untuk membahasnya secara bersama-sama. Kami pun masih menunggu aturan dari KPU RI terkait pelaksanaan Pilkada ini," simpul Hamdan Dangkang. (Naf/A)