NPHD Diteken, KPU Mamuju Pastikan Keamanan Pengelolaan Anggaran Pilkada
MAMUJU--Pemerintah kabupaten Mamuju dan KPU Mamuju akhirnya menyepakati besaran anggaran pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020.
Lewat penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), baik pemerintah maupun KPU Mamuju bersepakat Rp 28 Miliar merupakan titik temu antara pemerintah daerah dan KPU Mamuju dalam hal pembiayaan seluruh rangkaian pelaksanaan Pilkada.
Awalnya. KPU Mamuju mengusulkan Rp 39 Miliar ke pemerintah daerah untuk menutupi seluruh pembiayaan pelaksanaan Pilkada. Melalui serangkaian proses yang berlaku, kajian, serta pertimbangan kemampuan keuangan daerah, Rp. 28 Miliar-lah yang disepakati.
KPU mengasumsikan Rp. 28 Miliar tersebut untuk membiayai Pilkada dengan jumlah kontestan sebanyak tiga Pasangan Calon.
Ketua KPU Mamuju, Hamdan Dangkang menegaskan, pihaknya bakal tetap mengedepankan azas kehati-hatian dalam menggunakan anggaran tersebut. Sesuai dengan pesan KPU provinsi Sulawesi Barat, KPU Mamuju, kata Hamdan, akan terus mengutamakan aspek efisiensi utamanya untuk menghindari potensi-potensi pelanggaran dalam pengelolaan anggaran tersebut.
"Kami komitmen untuk itu. Kami akan terus mengedepankan azas kehati-hatian dalam penggunaan anggaran Pilkada. Itu demi menghindari segala potensi pelanggaran," tegas Hamdan Dangkang, Selasa, 1 Oktober 2019.
Salah satu upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan hal di atas, KPU Mamuju rencananya akan melibatkan sejumlah pihak terkait untuk secara langsung ikut mengawasi penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD Mamuju itu.
"Kita akan libatkan bagian keuangan dari Pemda, pihak kepolisian dan kejaksaan untuk terlibat langsung dalam mengawasi penggunaan anggaran," terang Hamdan.
Untuk informasi, proses pencairan dari total anggaran pelaksanaan Pilkada yang disepakati itu akan dibagi ke dalam dua tahap. Rp. 600 Juta lebih di APBD Perubahan tahun 2019, sisaya dicairkan di APBD pokok tahun 2020.
Meski tak sesuai dengan apa yang diusulkan KPU Mamuju, anggaran pelaksanan Pilkada yang telah disepakati itu diyakini telah mampu menutupi pembiayaan berbagai item penting dalam proses pelaksanaan Pilkada. Sekda Mamuju, H Suaib percaya, KPU Mamuju akan bekerja secara profesional dan jujur dalam mengelola anggaran daerah yang dihibahkan itu.
"Semoga anggaran ini dapat digunkan sebagaui alat untuk mensukseskan Pilkada dengan menjunjung tinggi azas langsung, umum, bebas dan rahasia. Saya percaya, penyelenggara Pilkada akan bekerja secara profesional dan jujur untuk ini. Sebab apapun hasilnya nanti, Pilkada tahun depan akan sangat menentukan nasib masyarakat kabupaten Mamuju di masa yang akan datang," pungkas H Suaib.
Seluruh Komisioner KPU Mamuju hadir pada penandatanganan NPHD yang berlangsung di ruang pola kantor Bupati Mamuju. Hadir pula Ketua KPU Sulawesi Barat, Rustang, Sekretaris KPU Sulawesi Barat, Baharudddin, Plt Sekretaris KPU Mamuju, Djumrah Assak, serta sejumlah kepala OPD lingkup pemerintah kabupaten Mamuju. (*)
